Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengubah pola kerja dan strategi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menyusul prediksi turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan, salah satu penyebab utama penurunan ini adalah penyesuaian anggaran nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan efisiensi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas pemerintahan, termasuk pembatasan kegiatan di luar kantor.
“Penurunan ini membuat kita harus lebih bijak dalam menyusun program. Agenda-agenda resmi kini lebih banyak digelar di fasilitas milik pemerintah sendiri,” ujarnya, Senin (25/5/2025).
Hasanuddin menjelaskan, anggaran yang semula diperkirakan menyentuh angka Rp21 triliun kini harus direvisi menjadi sekitar Rp18,5 triliun. Situasi ini tak lepas dari berkurangnya pendapatan daerah akibat menurunnya aktivitas kunjungan dan penggunaan jasa sektor swasta, seperti perhotelan.
Untuk menyiasatinya, berbagai kegiatan kini digelar di gedung-gedung milik pemerintah seperti Lamin Etam dan Odah Etam di kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada.
Selain dampak dari Inpres, kondisi global juga disebut memberi tekanan pada perekonomian daerah. Hasanuddin mencontohkan efek lanjutan dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik di Eropa Timur yang memengaruhi pasokan pangan serta harga komoditas impor.
“Ini masa yang berat, tapi kita optimis bisa beradaptasi. Harapannya, setelah masa efisiensi ini berlalu, APBD dan roda ekonomi bisa kembali tumbuh,” kata politisi Partai Golkar itu.
Langkah efisiensi ini dinilai sebagai fase penyesuaian yang perlu dijalani, sembari tetap menjaga efektivitas layanan pemerintahan dan stabilitas ekonomi lokal. (Adv/rk/le).
Posting Komentar