Teks foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi (istimewa).
SAMARINDA - Proyek normalisasi Sungai Mahakam yang diwacanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai perhatian dari DPRD. Anggota Komisi III, Subandi, menyoroti kesiapan anggaran daerah terhadap program ini, yang dinilainya sangat penting namun penuh tantangan fiskal.
Menurut Subandi, kendati APBD Kaltim tahun 2026 diperkirakan menyentuh angka Rp18,5 triliun, mayoritas anggaran tersebut sudah terikat pada program-program prioritas seperti pendidikan gratis yang menghabiskan sekitar Rp2,1 triliun.
“Artinya, ruang fiskal untuk proyek seperti normalisasi Mahakam tidak bisa serta-merta besar. Harus ada skala prioritas yang jelas,” katanya, Senin (25/5/2025).
Ia menyebut bahwa hingga kini belum ada perhitungan final berapa besar dana yang diperlukan untuk menormalisasi Sungai Mahakam. Namun ia mengingatkan, proyek ini tidak bisa ditunda terus-menerus karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan warga Samarinda.
“Kita paham banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi penanganan banjir juga tidak bisa ditunda. Kalau ini disebut program jangka panjang, ya harus disiapkan sejak sekarang,” tambahnya.
Subandi juga menggarisbawahi bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya bertumpu pada pengerukan sungai. Menurutnya, perlu ada strategi menyeluruh, mulai dari manajemen daerah aliran sungai (DAS), penataan drainase, hingga edukasi masyarakat.
“Banjir adalah masalah sistemik. Kalau kita tidak mulai serius dari sekarang, lima atau sepuluh tahun ke depan kondisinya bisa lebih parah,” tandasnya.
Ia pun mendorong sinergi antara Pemprov, DPRD, dan masyarakat agar kebijakan penanganan banjir tidak sekadar jadi janji politik, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk aksi nyata. (Adv/rk/le).
Posting Komentar