Teks foto: Ketua Tim Kunjungan, Darlis Pattalongi saat rapat bersama pihak pabrik semen Kaliorang, Kutai Timur (istimewa).
SAMARINDA - Kondisi akses jalan menuju pabrik PT Kobexindo Cement di Desa Selangka, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur, menuai sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan pada Senin (26/5/2025), rombongan dewan menemukan akses utama ke fasilitas industri tersebut masih berupa jalan tanah yang memprihatinkan.
“Investasi besar sudah masuk, tapi akses jalannya masih seperti jalur tambang yang tak berpeta. Ini ironis,” kata Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, yang memimpin langsung kunjungan tersebut.
Darlis menyebut kondisi jalan sepanjang 6 kilometer dari poros desa ke area pabrik sangat buruk, terutama saat musim hujan. Lumpur dan genangan air menyebabkan kendaraan kerap terjebak, baik yang digunakan warga maupun logistik perusahaan.
Sebagai perusahaan yang digadang-gadang masuk dalam jajaran pabrik semen terbesar dunia, Darlis menyayangkan minimnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur dasar di sekitarnya. Ia menilai, situasi tersebut memperlihatkan lemahnya kepedulian sosial dan lingkungan perusahaan terhadap daerah operasionalnya.
“Kalau sekadar operasional berjalan tapi warga sekitar tetap kesulitan akses, itu bukan investasi sehat. Yang dibutuhkan bukan cuma pabrik besar, tapi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kritik Komisi IV tak berhenti pada soal jalan. Lokasi pabrik yang berdiri di kawasan karst Sangkulirang–Mangkalihat, sebuah bentang alam penting yang menyimpan cadangan air bawah tanah untuk wilayah pesisir Kalimantan Timur, juga menjadi perhatian serius.
Menurut Darlis, keberadaan industri ekstraktif di area karst memiliki risiko ekologis tinggi, mulai dari penurunan kualitas air hingga rusaknya habitat alami. Karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap izin lingkungan dan praktik operasional PT Kobexindo Cement.
“Ini bukan hanya soal ekonomi. Kalau karst rusak, kita bicara risiko jangka panjang untuk ketahanan air warga di Kutim hingga Bontang,” tambahnya.
Komisi IV juga mengungkap keprihatinan atas rendahnya keterlibatan warga lokal dalam operasional pabrik. Darlis menyebut bahwa hingga kini, belum ada bukti signifikan bahwa kehadiran pabrik berdampak positif terhadap lapangan kerja atau perputaran ekonomi di sekitar Kaliorang.
“Investasi ini besar, tapi kalau hanya segelintir pihak yang menikmati, lalu apa maknanya untuk masyarakat? Kita tak ingin warga hanya jadi penonton di tanah sendiri,” katanya.
DPRD Kaltim akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pabrik tersebut, mulai dari aspek tata ruang, lingkungan hidup, hingga kontribusi sosial ekonomi. Pihaknya juga akan memanggil manajemen perusahaan ke rapat resmi di DPRD untuk menyampaikan laporan lengkap. (Adv/rk/le).
Posting Komentar