Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA - Tiga bulan masa awal kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ditandai dengan pola kerja yang lebih teknokratis dan berorientasi hasil. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut bahwa fase awal ini menjadi pijakan penting untuk membangun harmoni antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Menurut Hasanuddin, pertemuan-pertemuan strategis yang digelar secara intensif di lingkungan kantor Gubernur menunjukkan orientasi kerja yang lebih fokus. “Yang kami lihat bukan hanya soal frekuensi rapat, tapi konsistensi pada isu-isu prioritas pembangunan daerah. Ini sinyal bahwa gubernur tidak membuang waktu,” ujarnya usai Paripurna, Rabu (28/5/2025).
Ia menilai langkah gubernur yang lebih memilih rapat internal di kantor ketimbang di luar seperti hotel, merupakan bentuk efisiensi birokrasi dan pembenahan budaya kerja pemerintahan.
Dari sisi kelembagaan, Hasanuddin menyatakan bahwa komunikasi antara DPRD dan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. “Koordinasi makin terbuka, bukan hanya di level pimpinan, tapi juga antar perangkat teknis. Ini yang paling krusial dalam membangun ritme pemerintahan yang selaras,” tambahnya.
Poin utama dalam kolaborasi saat ini adalah pembahasan final terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen itu disebut sebagai cetak biru kepemimpinan Rudy Mas’ud selama lima tahun ke depan. “Kita sudah hampir rampung membahas RPJMD. Prosesnya berjalan cukup cepat dan dinamis, menunjukkan arah kebijakan yang mulai sinkron,” ungkap Hasanuddin.
Meski belum ada laporan resmi terkait capaian 100 hari kerja gubernur, DPRD menilai sejumlah indikator awal sudah dapat diamati dari cara kerja dan pengambilan keputusan. “Kami menunggu laporan resmi, tapi fakta di lapangan cukup memberi gambaran. Ada pola kerja yang lebih responsif dan tertata,” katanya.
Hasanuddin juga berharap penguatan koordinasi ini tidak bersifat jangka pendek, tapi terus berlanjut dalam bentuk kebijakan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Transisi pemerintahan bukan hanya soal pergantian posisi, tapi bagaimana dua lembaga ini mampu menyatu dalam semangat pelayanan publik. Itu yang sedang kami bangun,” tutupnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar