SAMARINDA, Prediksi.co.id - Prediksi penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur dalam lima tahun ke depan menjadi sorotan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim. Dalam pandangan umumnya terhadap rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Gerindra menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk menjaga stabilitas pembangunan.
Dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang digelar Senin (2/6/2025), juru bicara Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa penurunan APBD Kaltim tahun 2026 dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun bukan sekadar angka, melainkan sinyal peringatan fiskal yang serius.
“Pemerintah tidak bisa terus-menerus bergantung pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pusat. Harus ada upaya konkret menggali sumber-sumber pendapatan sah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Reza dalam sidang yang dipimpin oleh Ekti Imanuel.
Rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan RPJMD itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta 40 anggota dewan lainnya. Dari pihak eksekutif, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyanto.
Reza, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra, menilai penurunan kapasitas fiskal daerah perlu segera diantisipasi dengan strategi kebijakan yang adaptif. Menurutnya, tantangan ini tidak boleh mengganggu konsistensi pembangunan daerah yang sedang disiapkan oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Jika tidak ditangani sejak awal, penurunan ini bisa berdampak pada tertundanya program-program prioritas. Maka, pemerintah harus berpikir di luar pola konvensional dan berani melakukan terobosan,” imbuhnya.
Meski memberikan catatan kritis, Fraksi Gerindra tetap menyampaikan dukungan terhadap visi dan arah pembangunan jangka menengah yang dirancang pemerintah provinsi. Reza menyebut dua program unggulan ‘Gratis Pol’ dan ‘Jos Pol’ sebagai inisiatif strategis yang berpotensi besar menjadi motor penggerak transformasi daerah.
“Program-program itu bisa mempercepat pemerataan akses layanan dasar sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Kami akan kawal agar implementasinya tidak melenceng dari tujuan awal,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 agar berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal daerah yang dinamis. DPRD, kata Reza, tidak ingin pembangunan Kaltim hanya bergantung pada harga komoditas atau transfer pusat semata. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar