Teks foto : Suasana rapat paripurna ke-16 di Gedung DPRD Kaltim (rk).
SAMARINDA, Prediksi.co.id - Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur menilai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 telah disusun dengan sistematika yang baik. Namun demikian, mereka menilai substansi dokumen perencanaan tersebut masih cenderung normatif dan belum mencerminkan arah pembangunan yang progresif dan berdampak langsung ke masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat–PPP, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025), yang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan RPJMD dari Pemerintah Provinsi.
“Secara sistematika penyusunan RPJMD sudah sangat baik. Tapi kami masih melihat nuansa rutinitas birokrasi yang terlalu kuat. Harusnya ini jadi momentum reformasi perencanaan pembangunan, bukan sekadar memenuhi kewajiban lima tahunan,” tegas Nurhadi di hadapan forum paripurna.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ekti Imanuel dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta 40 anggota dewan lainnya. Dari pihak pemerintah, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyanto.
Menurut Nurhadi, RPJMD seharusnya menjadi alat transformasi, bukan hanya perpanjangan dokumen administrasi yang minim terobosan. Ia menekankan bahwa pembangunan harus diarahkan ke sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat, terutama terkait kebutuhan dasar dan pengentasan ketimpangan.
Fraksi Demokrat–PPP juga menyoroti struktur belanja dalam APBD Kaltim ke depan. Mereka mengingatkan agar proporsi belanja aparatur tidak mendominasi anggaran, sementara belanja publik seperti infrastruktur dasar dan bantuan sosial justru tersisih.
“Kami berharap belanja aparatur tidak lebih besar dibanding belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana, serta bantuan sosial yang menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Nurhadi mengingatkan bahwa legitimasi pemerintah daerah ditentukan oleh seberapa besar kebijakan fiskalnya mampu menjawab kebutuhan publik. Ia menekankan pentingnya keberanian dalam menyusun program yang inovatif, konkret, dan terukur.
“Jangan sampai RPJMD hanya jadi dokumen formal yang tak menyentuh realita. Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan janji,” pungkasnya.
Fraksi Demokrat–PPP menyatakan siap memberi dukungan terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan, selama setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang menumpuk kertas tanpa dampak. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar