Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti (istimewa).
SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti lemahnya pemetaan dan integrasi data sebagai hambatan utama dalam pemerataan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Anggota Komisi IV, Damayanti, menegaskan bahwa kebijakan layanan gratis hanya akan efektif jika didukung data infrastruktur dan kebutuhan lokal yang terpetakan secara komprehensif.
“Kalau data kita tidak akurat, maka yang menikmati layanan itu lagi-lagi hanya masyarakat kota. Padahal justru yang tinggal di wilayah terpencil sangat membutuhkan,” ujar Damayanti di Samarinda, Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim harus menyusun peta kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh, termasuk akses jalan, jaringan listrik, serta ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan di daerah-daerah pelosok. Tanpa itu, program-program gratis yang digagas akan sulit menjangkau masyarakat secara adil.
Damayanti menambahkan, ketimpangan pembangunan bukan hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi juga akibat minimnya koordinasi dan kesenjangan data antarlembaga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kaltim ini wilayahnya luas dan tantangannya tidak sama. Tidak bisa pakai pendekatan seragam. Harus ada kolaborasi aktif dengan pemerintah pusat agar kebijakan nasional bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal,” ujarnya.
Ia mencontohkan dua program nasional transformasi layanan primer dan revitalisasi pendidikan yang menurutnya bisa menjadi tulang punggung peningkatan layanan dasar di Kaltim jika dijalankan selaras dengan kondisi daerah.
“Program pusat jangan sekadar diterjemahkan di atas kertas. Harus ada penyesuaian nyata di lapangan, apalagi untuk daerah-daerah yang sangat tertinggal,” pungkasnya.(adv/rk/le).
Posting Komentar