Teks foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (istimewa).
SAMARINDA, Prediksi.co.id - Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mendesak pemerintah provinsi untuk tidak tinggal diam terhadap penutupan operasional Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) di Samarinda. Ia menilai, keputusan sepihak manajemen RSHD untuk menghentikan pelayanan medis bukan hanya merugikan pekerja, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini bergantung pada layanan rumah sakit tersebut.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan agar persoalan ini jangan dibiarkan berlarut. Kami minta Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja turun tangan. Tapi sekarang rumah sakitnya benar-benar tutup, dan ini pukulan bagi sistem layanan kesehatan kita,” tegas Darlis saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (3/6/2025).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, RSHD bukan rumah sakit biasa. Namanya lekat dengan tokoh penting dalam sejarah Kalimantan Timur dan pernah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“RSHD membawa nama besar. Ini bukan sekadar bangunan, tapi bagian dari sejarah pelayanan kesehatan di Kaltim. Sayang kalau hilang begitu saja hanya karena konflik internal yang tak terselesaikan,” ucapnya.
Darlis mengingatkan bahwa dampak dari penutupan rumah sakit bukan hanya soal karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga masyarakat yang kehilangan akses terhadap fasilitas kesehatan yang sudah terpercaya.
“Penutupan rumah sakit ini jelas mengurangi kapasitas layanan kesehatan kita. Apalagi di tengah kondisi Kaltim yang masih terus membutuhkan dukungan rumah sakit swasta untuk menutup kekurangan layanan pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam. Komisi IV terus mendorong adanya mediasi terbuka dan penyelesaian yang tidak merugikan kepentingan publik. Darlis pun mengimbau agar manajemen rumah sakit membuka diri terhadap proses dialog yang difasilitasi oleh lembaga legislatif maupun dinas terkait.
“Kami siap menjadi jembatan. Tapi perlu komitmen dari semua pihak. Rumah sakit tidak boleh dikelola hanya berdasarkan kepentingan internal semata. Ada tanggung jawab publik di situ,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar