Teks foto : Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Andi Afif Rayhan Harun (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur menilai surplus penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat sepanjang 2024 belum sejalan dengan pencapaian kesejahteraan di daerah. Mereka menyoroti masih tingginya angka pengangguran dan ketimpangan wilayah yang mencerminkan ketidakefektifan penggunaan anggaran.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menyampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025), bahwa meskipun pendapatan transfer mencapai Rp11,69 triliun atau 106,2 persen dari target, kondisi sosial ekonomi masyarakat belum banyak berubah secara merata.
“Kita boleh bangga surplus, tapi bagaimana dengan pengangguran yang masih tertinggi di Kalimantan? TPT kita 5,14 persen, melampaui rata-rata nasional,” tegas Afif.
Ia menambahkan, angka indeks gini Kaltim yang berada di 0,321 secara umum memang terbilang moderat, namun ketimpangan lebih nyata terjadi di kawasan perkotaan. Sementara daerah pedalaman dan pesisir masih kesulitan mengakses pemerataan layanan dasar.
“Pertumbuhan ekonomi lebih terasa di kota besar. Tapi masyarakat di wilayah pelosok belum menikmati manfaat pembangunan. Ini ketimpangan yang nyata,” ujarnya.
Gerindra juga menyoroti realisasi pendapatan dari sumber lain yang sah yang hanya tercapai 72,2 persen dari target. Mereka menilai masih minimnya kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu penyebab.
“BUMD kita belum jadi kekuatan fiskal. Bahkan beberapa masih merugi. Harus ada reformasi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam,” kata Afif.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti efektivitas alokasi anggaran di sektor pendidikan. Meski pemerintah telah memenuhi amanat alokasi 20 persen dari total belanja—yakni Rp3,79 triliun—Fraksi menekankan pentingnya evaluasi terhadap mutu guru dan keberpihakan pada pendidikan luar biasa.
“Nominal anggaran bukan segalanya. Yang lebih penting adalah kualitas dampaknya bagi pemerataan akses dan mutu pendidikan,” ucapnya.
Dalam penutup pandangan fraksinya, Gerindra mengajak seluruh pemangku kebijakan agar menggeser orientasi dari sekadar realisasi anggaran menuju perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Jangan sampai kita besar di angka, tapi gagal menjangkau kebutuhan rakyat. Itu bukan kemajuan,” pungkasnya.(Adv/Rk/Le)
Posting Komentar