Teks foto : Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Andi Afif Rayhan Harun (istimewa).
SAMARINDA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur menyoroti fenomena paradoks dalam data kemiskinan tahun 2024. Meski secara statistik jumlah penduduk miskin menurun, namun kualitas hidup kelompok rentan justru memburuk. Kondisi ini disebut sebagai bukti bahwa pemerataan hasil pembangunan belum benar-benar menyentuh akar persoalan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025), yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Angka kemiskinan memang menurun dari 6,11 menjadi 5,78 persen. Tapi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Ini pertanda beban hidup masyarakat miskin makin berat, bukan membaik,” ujar Afif.
Menurutnya, kenaikan indeks tersebut mengindikasikan makin jauhnya kemampuan warga miskin dalam menjangkau kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Gerindra menilai, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata menjadi penyebab utama kondisi ini.
“Jika belanja daerah tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, maka capaian pembangunan hanya akan menjadi angka tanpa makna,” tambahnya.
Fraksi Gerindra juga mengkritik belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Mereka menyoroti sejumlah program yang dinilai belum tepat sasaran, serta masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menjawab kebutuhan mendesak di wilayah tertinggal.
Afif menyebutkan pentingnya penguatan pengawasan internal dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. “Pelaporan yang akuntabel bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab atas uang rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Gerindra menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih jauh dari harapan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Fraksi ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap arah bisnis, tata kelola, dan dampak langsung BUMD terhadap masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama 39 anggota dewan lainnya.
“Pembangunan yang adil bukan sekadar soal angka turun-naik. Ini soal bagaimana rakyat merasakan perubahannya,” pungkas Afif. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar