SAMARINDA, Prediksi.co.id - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur mendorong agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029 tidak hanya menjadi lembaran normatif, tetapi benar-benar menggambarkan kebutuhan nyata masyarakat serta kapasitas keuangan daerah secara objektif.
Dorongan itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025). Menurut Reza, penyusunan program dan kegiatan di dalam RPJMD harus didasarkan pada evaluasi kondisi terkini, termasuk proyeksi fiskal dan kinerja pemerintahan yang realistis.
“Setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan perubahan kondisi terkini agar pelaksanaannya tepat sasaran, efektif, dan membawa hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Reza di hadapan forum legislatif dan jajaran Pemprov Kaltim.
Reza menilai, tantangan pembangunan saat ini tidak bisa dijawab dengan pendekatan yang stagnan. Fluktuasi anggaran, pergeseran prioritas nasional, hingga dinamika sosial pascapemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim menjadi faktor yang harus tercermin dalam perencanaan menengah daerah.
Fraksi Gerindra, lanjutnya, menaruh harapan besar agar RPJMD kali ini tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan dapat dieksekusi dengan baik dan menyentuh langsung keseharian warga. Ia menyebut, ukuran keberhasilan dokumen pembangunan bukan pada tebalnya rencana, tetapi sejauh mana implementasi berjalan efektif.
“Kami tidak ingin RPJMD ini hanya jadi formalitas lima tahunan. Harus bisa menjawab tantangan dan kebutuhan yang nyata di lapangan. Itulah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan,” ucapnya.
Selain itu, Gerindra juga menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Ia mengingatkan agar program prioritas tidak justru tersisih karena ketidaksinkronan antara dokumen RPJMD dan realisasi APBD dalam setiap tahunnya.
“Kalau RPJMD tidak dibarengi dengan alokasi anggaran yang memadai, maka akan sulit mencapai target. Kita harus jaga keselarasan perencanaan dan pembiayaan sejak awal,” tambah Reza.
Pernyataan ini mencerminkan sikap kritis namun konstruktif dari Fraksi Gerindra terhadap proses perencanaan pembangunan di masa pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Pihaknya menyatakan siap mengawal dokumen ini secara ketat di tahap pembahasan maupun evaluasi tahunan. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar