Teks foto : Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur mendorong Pemprov Kaltim untuk tidak lagi memandang pembangunan sebagai urusan domestik semata. Menyongsong periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, kerja sama antarprovinsi dinilai sebagai langkah strategis menjawab tantangan pembangunan lintas sektor.
“Pembangunan hari ini tidak bisa lagi dikerjakan secara eksklusif. Kita harus membuka ruang kolaborasi lintas wilayah, terutama dengan provinsi yang sudah lebih dulu unggul di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun teknologi,” tegas Syarifatul.
Menurutnya, Provinsi Kaltim memiliki potensi besar, tetapi untuk mengoptimalkannya dibutuhkan model kerja lintas batas yang saling menguntungkan. Fraksi Golkar bahkan menyebut telah ada komunikasi awal dengan sejumlah provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Barat untuk membuka peluang kerja sama strategis.
Bagi Golkar, kemitraan antarprovinsi bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk mempercepat lompatan pembangunan daerah. Terlebih, tantangan Kaltim kini semakin kompleks, mulai dari ketimpangan wilayah hingga transformasi menuju daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jika kita ingin akselerasi, maka tidak bisa hanya bergantung pada instrumen birokrasi konvensional. Kita harus aktif menjemput peluang lewat jejaring lintas provinsi,” katanya.
Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus dibangun di atas asas kesetaraan dan saling menguntungkan (mutual benefit), serta memperhatikan karakter lokal masing-masing daerah. Karena itu, mereka mendesak Pemprov Kaltim segera memetakan langkah-langkah konkret dan menyampaikan arah kebijakan yang akan ditempuh secara terbuka.
“Kami butuh roadmap yang jelas. Apa saja sektor prioritas yang akan dijadikan dasar kerja sama? Bagaimana bentuk perjanjiannya? Ini harus dijelaskan sejak awal agar publik bisa mengawal,” ujar politisi Golkar itu.
Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dan dihadiri mayoritas anggota dewan, termasuk Wakil Ketua Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Dari pihak Pemprov, hadir Staf Ahli Bidang III, Arief Murdiyanto.
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyampaikan bahwa Kaltim tak boleh ragu belajar dari provinsi lain. Kolaborasi antardaerah diyakini akan mempercepat pertukaran inovasi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi sumber daya di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita tidak bisa terus jalan sendiri. Pembangunan di masa depan adalah tentang berbagi pengalaman, membagi beban, dan membangun bersama,” tutup Syarifatul. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar