Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti (istimewa).
SAMARINDA - Menjelang musim Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, ketimpangan kualitas sekolah kembali menimbulkan keresahan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menilai kekisruhan yang berulang tiap tahun bukan ekadar soal zonasi, melainkan gambaran nyata ketidakmerataan mutu pendidikan antarsekolah.
“Kalau semua sekolah punya kualitas yang setara, tidak akan ada lagi istilah sekolah unggulan. Selama itu belum tercapai, sistem apa pun akan selalu jadi polemik,” tegas Damayanti dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rabu (11/6/2025).
Legislator dari Dapil Balikpapan ini mengungkap bahwa daerah seperti Balikpapan Tengah bahkan belum memiliki satu pun SMA negeri. Akibatnya, akses pendidikan formal semakin menyempit dan memaksa siswa berlomba-lomba masuk ke sekolah dengan fasilitas lebih lengkap, walau jaraknya jauh dari rumah.
Menurut Damayanti, kondisi ini diperparah oleh ketimpangan distribusi guru berkualitas dan fasilitas penunjang pembelajaran yang masih tersentral di sekolah-sekolah tertentu. “Selama sekolah-sekolah ‘biasa’ tak diberi perhatian, maka orang tua akan terus berbondong-bondong memilih sekolah favorit,” katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan pendidikan gratis yang belum sepenuhnya menyentuh siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta karena tak tertampung di negeri. “Kalau negara tidak bisa memberi akses di sekolah negeri, lalu kenapa mereka yang masuk swasta harus menanggung semuanya sendiri?” ujarnya.
Damayanti menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan, baik negeri maupun swasta, agar tidak menciptakan layanan kelas dua. Baginya, investasi terbesar untuk Kalimantan Timur bukan infrastruktur fisik, melainkan manusia yang terdidik dan merata kesempatannya.
“Generasi muda adalah aset utama. Jangan biarkan mereka dikalahkan hanya karena sekolahnya dianggap pinggiran,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar