Teks foto: Hartono Basuki, Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kaltim (istimewa)
SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak terseret euforia pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan lupa pada fondasi sosial masyarakat lokal. Pesan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang membahas arah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hartono Basuki, menyebut pembangunan Kaltim lima tahun ke depan harus berpijak pada keadilan sosial dan keberpihakan terhadap warga lokal. Ia menegaskan, kemajuan infrastruktur tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai penonton di kampung sendiri.
“Kami khawatir, jika perencanaan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan proyek besar, warga lokal akan tertinggal secara perlahan. Padahal merekalah yang paling terdampak perubahan,” ujar Hartono.
Ia menekankan bahwa RPJMD harus mengatur strategi pemerataan manfaat pembangunan, terutama di kawasan yang berdekatan langsung dengan IKN. Hartono juga menyuarakan pentingnya memasukkan indikator kesenjangan sosial dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan daerah.
Menurutnya, tanpa perlindungan terhadap modal sosial seperti gotong royong, kearifan lokal, dan jaminan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, pembangunan hanya akan menambah jurang ketimpangan.
“Jangan sampai nanti anak-anak daerah hanya melihat gedung-gedung menjulang tanpa tahu bagaimana masuk dan berperan di dalamnya,” katanya.
Fraksi PDIP mendorong agar RPJMD Kaltim tidak hanya menjawab target pembangunan nasional, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.
“Kita tidak anti kemajuan, tapi kemajuan itu harus merata. RPJMD harus jadi kompas yang mengarahkan semua ini tetap adil dan manusiawi,” tutup Hartono. (Adv/Rk/le)
Posting Komentar