Teks foto : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi (istimewa).
SAMARINDA - Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam di tengah pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi yang kian mencolok antara kawasan pusat dan pinggiran akan menjadi beban serius bagi masa depan daerah.
Menurut Reza, sekitar 80 persen aktivitas ekonomi Kaltim masih terkonsentrasi di lima wilayah utama, yaitu Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Berau. Sementara daerah lain seperti Mahakam Ulu nyaris tak tersentuh pembangunan infrastruktur yang layak.
“Pembangunan yang timpang ini bukan hanya soal statistik, tapi menyangkut keadilan sosial. Daerah seperti Mahulu tidak bisa berkembang kalau jalan dan jaringannya saja belum ada,” ujar Reza, Rabu (11/6/2025), usai rapat lanjutan pembahasan RPJMD.
Ia menilai potensi sumber daya alam dan ekonomi di daerah-daerah tertinggal tak akan pernah terangkat jika pendekatan pembangunan tidak diarahkan secara menyeluruh. Ketimpangan seperti ini, lanjutnya, justru akan melemahkan daya saing Kalimantan Timur secara keseluruhan di tengah tantangan nasional dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tak hanya soal infrastruktur, Reza juga menyoroti stagnasi dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, banyak perubahan di level administratif, namun belum berbanding lurus dengan perbaikan layanan publik di lapangan.
“Indeks reformasi kita menurun. Artinya, masyarakat masih menghadapi pelayanan yang lambat dan birokrasi yang kaku. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan publik,” katanya.
DPRD Kaltim sendiri kini sedang membentuk Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, yang ditugaskan mengawal substansi kebijakan agar tidak hanya mengulang pola pembangunan lama yang tersentral.
Reza menegaskan, RPJMD lima tahun ke depan harus menyentuh wilayah yang selama ini tertinggal, serta menjadi alat koreksi atas ketimpangan lama. “Kalau kita serius bicara tentang masa depan Kaltim dan IKN, maka keadilan wilayah tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar