Teks foto : Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kaltim, Sulasih (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur mengingatkan ancaman serius yang dihadapi para lulusan SMP di berbagai daerah. Ketimpangan jumlah sekolah menengah atas (SMA) dengan sekolah menengah pertama (SMP) dinilai bisa menyebabkan banyak siswa kehilangan akses melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Dalam hal ini, Juru Bicara Fraksi PKB, Sulasih, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 705 SMP aktif di Kaltim, namun hanya tersedia 241 SMA. “Artinya, ada kesenjangan besar dalam kesinambungan pendidikan. Ini bisa membuat ribuan anak terpaksa berhenti sekolah hanya karena tidak ada tempat melanjutkan,” kata Sulasih, Rabu (11/6/2025).
Ia menilai ketidakseimbangan ini bukan sekadar persoalan statistik, melainkan soal tanggung jawab negara dalam memastikan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh warga. Menurutnya, belum tersedianya SMA yang memadai di berbagai wilayah menjadi titik lemah dalam sistem pendidikan daerah.
“Kalau kita bicara pembangunan SDM unggul, maka akses pendidikan tidak boleh tersumbat di tengah jalan. Anak-anak yang sudah lulus SMP harus dijamin bisa melanjutkan,” tegasnya.
Selain menyoroti keterbatasan jumlah sekolah, PKB juga menyoroti kualitas fisik dan akreditasi lembaga pendidikan yang masih timpang antarwilayah. Mereka meminta agar pembangunan dan rehabilitasi sekolah di wilayah tertinggal tidak lagi sekadar janji dalam dokumen perencanaan, tetapi menjadi langkah nyata dalam RPJMD 2025–2029.
Fraksi PKB mendorong agar Pemprov Kaltim tidak hanya mengejar target angka partisipasi pendidikan, tapi juga memastikan distribusi fasilitas pendidikan lebih merata, khususnya di jenjang SMA dan SMK.
“Pemerintah harus melihat ini sebagai investasi jangka panjang. Kalau anak-anak tidak bisa lanjut sekolah karena keterbatasan unit pendidikan, maka kita sedang menggali jurang ketimpangan baru,” pungkasnya. (Adv/rk/Le).
Posting Komentar