Teks foto : Jubir Fraksi PKS DPRD Kaltim, Subandi (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi agar tidak euforia dengan capaian pendapatan daerah tahun 2024 yang menembus angka Rp22,08 triliun. Menurut PKS, keberhasilan fiskal itu menyimpan kerentanan besar karena masih terlalu bergantung pada sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas.
“Pendapatan besar tidak serta-merta mencerminkan ekonomi yang kuat jika fondasinya rapuh. Ketergantungan pada sektor tak terbarukan adalah risiko besar bagi keberlanjutan fiskal,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS, Subandi, saat menyampaikan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Rapat yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim itu turut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan 39 anggota dewan.
Subandi menilai, fluktuasi harga komoditas global bisa sewaktu-waktu mengguncang pendapatan Kaltim. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan diversifikasi ekonomi daerah, khususnya pada sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan padat karya seperti pertanian modern, UMKM, pariwisata, hingga ekonomi digital.
“Kita butuh struktur pendapatan yang tahan banting. Selama ini, ketika harga batu bara anjlok, APBD langsung goyah. Itu harus diakhiri,” tegasnya.
Tak hanya soal sektor, PKS juga menyoroti potensi PAD yang belum tergarap maksimal, termasuk dari pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset milik pemerintah. Menurut mereka, manajemen aset daerah masih terkesan pasif dan tidak produktif.
“Aset kita banyak, tapi belum dikelola secara optimal. Ini potensi PAD yang bisa dikembangkan tanpa harus merusak lingkungan,” kata Subandi.
PKS juga meminta reformasi sistem pungutan agar efisien dan tidak membebani pelaku usaha kecil. Pendekatan partisipatif dan digitalisasi pemungutan dinilai penting agar PAD meningkat tanpa menambah beban warga.
Menutup pandangan fraksinya, Subandi menegaskan bahwa capaian pendapatan bukanlah akhir dari tujuan fiskal. Yang jauh lebih penting adalah memastikan arah fiskal yang memperkuat kemandirian dan menjamin masa depan ekonomi Kaltim.
“Kita harus siapkan masa depan dari sekarang. Ketika tambang habis, apakah kita siap berdiri di atas kaki sendiri?” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar