Teks foto: Kunjungan rombongan DPRD Kaltim ke lokasi longsor Batuah KM 28 (istimewa).
SAMARINDA - Desakan untuk mengungkap penyebab longsor di Desa Batuah, Kilometer 28 Kutai Kartanegara, semakin menguat. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya investigasi yang bebas dari tekanan, menyusul masih kuatnya kecurigaan warga terhadap aktivitas tambang PT BSSR.
“Ini bukan soal siapa benar atau salah, tapi bagaimana kita menjamin prosesnya netral dan bisa dipercaya semua pihak,” tegas Reza usai meninjau langsung lokasi longsor, Selasa (24/6/2025).
Dalam kunjungan itu, Komisi III didampingi perwakilan Dinas ESDM Kaltim, Pemerintah Kabupaten Kukar, dan aparat desa. Investigasi lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar DPRD menyikapi aduan warga terdampak.
Warga tetap meyakini aktivitas tambang berada di balik bencana tersebut. Sementara hasil kajian dari Universitas Mulawarman sebelumnya menyebutkan bahwa longsor terjadi akibat faktor alam.
Namun Reza menyatakan bahwa temuan akademik saja belum cukup meredakan kegelisahan masyarakat. “Kami mendorong kehadiran Inspektur Tambang dari pusat, agar investigasi ini mendapat pengakuan publik. Semua pihak harus membuka data seluas-luasnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menjelaskan bahwa investigasi menyeluruh masih tertunda karena menunggu izin dari kementerian terkait. Ia juga menyebut tuntutan utama warga, yaitu: kompensasi, relokasi, dan kejelasan penyebab longsor.
“Tanpa investigasi teknis mendalam, kita belum bisa menentukan siapa yang harus bertanggung jawab,” kata Bambang.
Pihak perusahaan, melalui Kepala Teknik Tambang Donny Nababan, membantah keterlibatan dalam longsor. Ia menyatakan posisi lokasi longsor lebih tinggi dari area disposal tambang, sehingga secara teknis sulit dituding sebagai penyebab.
“Namun kami tetap terbuka terhadap proses investigasi dan siap mendukung semua langkah yang diambil pemerintah,” ujar Donny.
Reza menegaskan, penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya mengandalkan dokumen teknis atau pernyataan sepihak. “Transparansi itu kunci. Selama masyarakat masih merasa tidak didengar, konflik sosial akan terus membara. DPRD hadir untuk menjamin itu tidak terjadi,” pungkasnya. (Adv/rk/Le)
Posting Komentar