Samsun Minta DLH dan Pertamina Bertindak Cepat Atasi Krisis Air Bersih Sangasanga

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun (istimewa).

SAMARINDA - Krisis air bersih yang melanda Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara, mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pertamina EP untuk segera bertindak menangani dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Kondisi ini terjadi setelah insiden semburan lumpur dan gas dari sumur LSE-1176 milik Pertamina EP pada Kamis (19/6/2025). Sejak kejadian itu, sejumlah warga mengeluhkan air PDAM yang berubah warna dan mengeluarkan bau menyengat.

“Ini bukan persoalan kecil. Warga kehilangan akses terhadap kebutuhan paling mendasar. Pemerintah dan Pertamina tidak boleh diam,” tegas Samsun, Senin (23/6/2025).

Ia menyebut bahwa pola respons terhadap kejadian lingkungan seperti ini selalu lambat dan minim antisipasi. Padahal, kata dia, aktivitas migas bukan hal baru di Kaltim, dan semestinya sudah diiringi sistem penanganan darurat yang memadai.

“Ini bukan insiden pertama. Tapi penanganan kita selalu reaktif, menunggu viral dulu baru turun. Padahal kalau soal lingkungan, respons harus cepat dan transparan,” ujarnya.

Samsun menilai, keterlibatan DLH dalam audit lingkungan secara terbuka sangat dibutuhkan untuk menjawab kecurigaan publik. Jika terbukti ada kelalaian, maka Pertamina harus bertanggung jawab penuh, termasuk penyediaan air bersih dan pemulihan lingkungan.

“BUMN pun tidak boleh kebal hukum. Kalau terbukti lalai, maka pemulihan dan kompensasi harus segera diberikan,” tegas politisi PDIP itu.

Ia juga menyoroti lemahnya kesiapan sistem tanggap darurat lingkungan di provinsi ini. Menurutnya, tidak ada alasan untuk membiarkan masyarakat bertahan tanpa pasokan air bersih hanya karena masalah birokrasi atau komunikasi antarlembaga.

“Harus ada prosedur tetap. Begitu terjadi pencemaran, air bersih langsung disuplai, tim audit turun, dan warga dilindungi. Ini soal nyawa dan kesehatan,” pungkasnya. (Adv/rk/Le)