DPRD Kaltim Desak Seleksi Direksi BUMD 2025 Berjalan Transparan dan Bebas Kepentingan


Teks foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan (rk).


SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur menyoroti serius proses seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim) tahun 2025. Komisi II DPRD menegaskan bahwa mekanisme pemilihan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan.


Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan Tim Seleksi (Timsel) agar tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga menilai integritas, rekam jejak, dan kepercayaan publik para kandidat.


“Seleksi administrasi memang penting, tapi jangan sampai proses ini hanya menjadi formalitas. Kredibilitas calon harus diuji menyeluruh, termasuk rekam jejak dan kepercayaan publik terhadap mereka,” tegas Firnadi, Jumat (25/7/2025).


Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, BUMD memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset dan potensi ekonomi daerah. Oleh karena itu, proses seleksi direksi harus menjamin terpilihnya sosok yang profesional dan berintegritas tinggi.


Firnadi juga menyoroti tingginya minat kandidat terhadap kursi direksi, terutama di perusahaan daerah strategis seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Menurutnya, potensi ekonomi besar yang dikelola perusahaan membuat proses seleksi rawan disusupi kepentingan tertentu.


“BUMD mengelola aset dan uang publik. Kita tidak boleh main-main. Seleksi harus profesional dan terbuka agar tidak ada ruang bagi kepentingan pragmatis,” tegasnya.


Firnadi turut mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam memantau proses seleksi. Menurutnya, kontrol publik adalah faktor penting untuk memastikan hasil akhir menghadirkan direksi yang layak dipercaya.


“Terima kasih kepada masyarakat yang ikut mengawasi. Semakin tinggi partisipasi publik, semakin kecil peluang adanya permainan dalam proses ini,” tambahnya.


Firnadi menegaskan, apabila BUMD dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki integritas, maka risiko terhadap pengelolaan aset daerah akan sangat besar. DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal proses seleksi hingga tahap akhir agar BUMD dikelola secara bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Adv/Rk/Le).


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama