Teks foto : Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2024, Agus Suwandy (rk).
SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan fakta ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) antarwilayah. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Tahun Anggaran 2024, Agus Suwandy, menilai capaian makro ekonomi Kaltim belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.
“IPM kita memang tinggi secara agregat, tapi itu menutupi ketimpangan nyata di lapangan. Ada wilayah yang tertinggal jauh dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” tegas Agus dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (16/6/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun Pansus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim 2024 berada di angka 78,79 tertinggi ketiga secara nasional. Namun, capaian tersebut didorong oleh kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Sementara itu, kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara (PPU) masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Kalau ketimpangan ini dibiarkan, kita tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tapi juga menghambat produktivitas jangka panjang,” jelasnya.
Agus juga menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di Kaltim yang mencapai 5,14 persen tertinggi di Pulau Kalimantan. Padahal secara ekonomi, Kaltim menyumbang hampir 50 persen PDRB regional.
“Ini menunjukkan pertumbuhan kita tidak inklusif. Ekonomi berkembang, tapi lapangan kerja stagnan. Ada jarak antara pembangunan dan kehidupan masyarakat,” ucap politisi dari Dapil Kutai Kartanegara itu.
Tak hanya itu, stagnasi angka stunting yang masih bertahan di angka 22,9 persen menjadi catatan serius. Dua kabupaten, Mahakam Ulu dan PPU, memiliki capaian pendidikan terendah, baik dalam indikator Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah.
“Jangan bicara bonus demografi kalau anak-anak kita masih stunting dan tidak mendapat akses pendidikan layak. Kita harus membangun dari yang paling tertinggal,” tegas Agus.
Ketimpangan juga terlihat dalam aspek gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kaltim tercatat naik menjadi 0,441, menandakan menurunnya pemberdayaan perempuan, terutama dalam posisi pengambilan keputusan strategis.
“Partisipasi perempuan di legislatif dan eksekutif masih rendah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana kebijakan publik bisa adil secara gender,” ujarnya.
DPRD mendesak agar Pemprov Kaltim segera menyusun strategi pembangunan SDM yang berbasis wilayah, dengan intervensi yang konkret dan terukur. Pansus juga menyarankan adanya Peraturan Gubernur khusus penanganan stunting serta peta jalan pembangunan SDM jangka panjang.
“Kita tidak bisa terus membanggakan angka PDRB, sementara kualitas manusia tertinggal. Kaltim yang unggul harus dimulai dari manusianya, bukan hanya dari sumber dayanya,” pungkas Agus. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar