Teks foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi (istimewa).
SAMARINDA - Banjir Samarinda yang kerap melumpuhkan aktivitas warga menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III, Subandi, menegaskan perlunya perubahan strategi dari penanganan darurat ke pencegahan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang terencana dan terintegrasi.
“Kalau 5 sampai 10 tahun ke depan tidak ada tindakan nyata, banjir akan semakin parah. Ini soal bertahan hidup, bukan lagi soal perencanaan,” tegas Subandi, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah lebih banyak bersifat reaktif, sekadar merespons ketika banjir sudah terjadi. Padahal, kunci utama penyelesaian masalah adalah mengendalikan aliran air sejak dari hulu.
Subandi mendorong pembangunan bendungan pengendali di kawasan Sungai Siring, Kutai Kartanegara, yang menjadi salah satu hulu utama aliran ke Sungai Karang Mumus. Selain itu, normalisasi Waduk Benanga juga dinilai mendesak karena fungsinya sudah jauh menurun akibat sedimentasi.
“Tanpa pengendalian dari hulu, daya tampung sungai di pusat kota tidak akan mampu menahan limpahan air saat curah hujan tinggi,” jelasnya.
Ia juga meminta agar rencana pembangunan kolam retensi, folder, embung, drainase modern, dan pompa air di titik-titik rawan banjir segera dimasukkan ke dalam program prioritas daerah tahun 2026. Menurutnya, banjir Samarinda kini sudah memasuki titik kritis yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi ekonomi dan keselamatan warga.
“Kalau ini terus diabaikan, masyarakat akan terus jadi korban. Pemerintah harus fokus pada pencegahan, bukan hanya penanganan darurat,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar