Teks foto : Suasana kegiatan rapat paripurna ke-25 di gedung B Komplek DPRD Kaltim (rk).
SAMARINDA - Ketidakhadiran Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam sejumlah sidang paripurna penting DPRD Kaltim kembali menuai sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai absensi gubernur yang berulang kali digantikan staf ahli menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap forum legislatif.
“Selama ini lima kali rapat paripurna, yang hadir selalu staf ahli. Ini bukan sekadar formalitas, ini ruang pengambilan keputusan penting,” tegas Syahariah dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas dua agenda strategis: tanggapan fraksi terhadap nota penjelasan gubernur atas ranperda penyelenggaraan pendidikan serta tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Syahariah menegaskan, kehadiran kepala daerah bukan hanya soal seremonial, tetapi menunjukkan komitmen eksekutif untuk bekerja sama dengan legislatif. Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi protokoler antara Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan DPRD.
“Bagaimana tata kelola protokol ini? Mestinya dijadwalkan agar kepala daerah bisa duduk bersama kita di sini. Karena keputusan-keputusan ini menyangkut masa depan rakyat Kaltim,” ujarnya.
Syahariah berharap, pada forum strategis seperti paripurna, minimal Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah dapat hadir secara langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap rakyat yang diwakili DPRD.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan ketidakhadirannya bukan tanpa alasan. Pada hari yang sama, ia menghadiri peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia di Lempake, Samarinda, yang berakhir larut malam.
“Kita baru selesai acara itu jam setengah tiga pagi. Kalau harus tinggalkan acara nasional itu, rasanya tidak mungkin,” jelas Rudy saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim.
Meski demikian, Rudy menegaskan pihaknya selalu mengirimkan perwakilan resmi dalam setiap sidang paripurna. Ia pun membuka ruang komunikasi lebih intens agar agenda eksekutif dan legislatif dapat disinkronkan dengan lebih baik.
“Kalau memang diharapkan saya hadir, mari kita duduk bersama. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus sinkron agar tidak ada tumpang tindih agenda,” pungkasnya. (Adv/Rl/Le).
Posting Komentar