DPRD Kaltim Soroti Percepatan Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang, Jawaban untuk Tekan Lonjakan Harga Sembako di Mahulu

Teks foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel (rk).


SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jalan penghubung Tering-Ujoh Bilang sebagai langkah strategis menekan tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Selama ini, akses darat yang terbatas membuat masyarakat setempat masih sangat bergantung pada transportasi sungai, sehingga harga barang kerap melonjak saat kondisi air surut.


Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan ini menjadi salah satu prioritas utama untuk membuka keterisolasian Mahulu dan mendorong pemerataan ekonomi. Pemerintah Provinsi Kaltim telah menganggarkan Rp206 miliar pada APBD Murni 2025 untuk membangun jalan sepanjang 28,175 kilometer dengan konstruksi rigid beton.


“Pembangunan jalan ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kesejahteraan masyarakat. Saat debit air kecil, distribusi barang tersendat dan harga sembako bisa naik drastis. Kondisi ini sudah lama menyulitkan warga di daerah pedalaman,” jelas Ekti, Kamis (31/7/2025).


Ia menjelaskan, 46 dari 50 kampung di Mahulu berada di bantaran Sungai Mahakam, membuat jalur transportasi air selama ini menjadi satu-satunya pilihan. Namun, ketergantungan tersebut menimbulkan persoalan besar. Ketika air tinggi, banjir kerap terjadi; sementara saat air surut, perahu sulit melintas, membuat pengiriman logistik terganggu dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam, khususnya di wilayah Long Apari dan Long Pahangai.


Proyek pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang ini dibagi menjadi empat segmen. Segmen satu dan dua masing-masing mendapatkan alokasi Rp53 miliar, sedangkan segmen tiga dan empat dialokasikan Rp50 miliar. Total trase jalan yang direncanakan mencapai 136 kilometer, dengan pembiayaan yang melibatkan sinergi tiga tingkat pemerintahan.


Rinciannya, Setah 0–10 km dibiayai melalui APBN, Setah 10-41 km ditangani Pemprov Kaltim melalui APBD, Setah 41-117 km menjadi kewenangan pusat, dan Setah 117-136 km ditangani Pemkab Mahakam Ulu.


Ekti menegaskan, DPRD Kaltim akan terus mengawal jalannya proyek agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberadaan jalan darat akan membantu menurunkan biaya distribusi logistik, mempermudah akses pelayanan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman Kaltim.


“Ini langkah penting untuk memastikan pemerataan pembangunan di Kaltim. Mahulu butuh perhatian lebih, dan proyek ini salah satu jawabannya,” pungkasnya. (Adv/Rq/Le).


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama