Teks foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel (istimewa).
SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah untuk meninjau ulang sistem rekrutmen tenaga pendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti bahwa ketergantungan pada guru dari luar daerah menjadi penyebab utama kekosongan tenaga pendidik di kawasan seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Selama rekrutmen masih tidak berpihak pada putra-putri daerah, kita akan terus menghadapi masalah yang sama: guru datang sebentar, lalu minta pindah,” tegas Ekti, Senin (16/6/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menilai, minimnya ikatan emosional dan kesenjangan fasilitas membuat guru dari luar tidak bertahan lama. Menurutnya, guru lokal cenderung memiliki komitmen lebih kuat karena mengenal lingkungan, budaya, dan tantangan wilayah tempat mereka mengabdi.
“Kita butuh guru yang bukan sekadar hadir, tapi juga bertahan. Solusinya ya rekrutmen berbasis lokalitas,” ujar legislator dapil Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut.
Ekti juga membandingkan kondisi ini dengan masalah serupa di sektor kesehatan. Penempatan dokter di daerah terpencil acap kali gagal karena tidak adanya jaminan penghasilan tambahan atau fasilitas pendukung. Situasi yang sama, menurutnya, menimpa para guru.
“Di kota, dokter dan guru punya opsi tambahan untuk hidup layak. Tapi di pedalaman, itu tidak tersedia. Jadi wajar mereka tidak betah,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah dan pusat perlu menyusun formula baru dalam rekrutmen dan distribusi guru. Salah satunya adalah dengan memberi afirmasi khusus bagi lulusan lokal dari daerah 3T untuk menjadi prioritas pengangkatan. Selain itu, pemberian insentif, pelatihan berkala, dan jaminan karier dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan.
“Kita tidak bisa lagi pakai pendekatan satu model untuk semua wilayah. Rekrutmen harus kontekstual. Kalau tidak, pendidikan di pedalaman hanya akan maju mundur,” tegasnya.
DPRD juga mendorong agar kebijakan afirmasi ini disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kebutuhan daerah. Tujuannya, agar upaya distribusi guru tidak hanya sekadar memenuhi angka, tetapi juga menyentuh kualitas dan daya tahan.
“Jangan hanya kirim guru tiap tahun, tapi tak ada yang betah. Kita perlu sistem yang berpihak pada daerah-daerah paling membutuhkan,” tutup Ekti. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar