Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan di Kalimantan Timur seiring bergulirnya proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menegaskan, di tengah gegap gempita megaproyek nasional, suara dan kepentingan masyarakat lokal tidak boleh terpinggirkan.
“Jangan sampai kemajuan fisik menenggelamkan keadilan sosial. Rakyat lokal harus tetap jadi subjek utama pembangunan, bukan korban modernisasi,” ujar Hasanuddin, Jumat (4/7/2025).
Menurut politisi Partai Golkar ini, DPRD Kaltim terus berupaya menjaga agar arah pembangunan tetap mengakar pada kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti bahwa kemajuan infrastruktur dan investasi harus disertai dengan perlindungan terhadap akses dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.
“Pembangunan itu bukan hanya soal jalan dan gedung. Tapi juga soal bagaimana rakyat bisa hidup lebih baik, lebih adil, dan tidak tertinggal di kampungnya sendiri,” tegasnya.
Ia menilai tantangan Kaltim saat ini bukan kekurangan proyek, tetapi potensi terjadinya ketimpangan baru jika perhatian hanya tertuju pada kawasan inti IKN. Oleh karena itu, ia mendesak agar kebijakan pembangunan turut menyentuh daerah penyangga dan kawasan luar perkotaan.
“Kalau kawasan seperti Samboja, Sepaku, Muara Jawa, dan Loa Janan tidak dipersiapkan dengan baik, kita akan menghadapi masalah sosial serius. Migrasi besar-besaran, lonjakan harga, dan tekanan terhadap layanan dasar bisa menjadi bom waktu,” ujarnya.
Hasanuddin juga menegaskan, DPRD Kaltim siap memainkan peran sebagai pengawal keseimbangan. Menurutnya, fungsi DPRD tak boleh hanya dilihat dari sisi pengawasan dan legislasi, tapi juga sebagai penyambung lidah rakyat dalam memastikan arah pembangunan tidak menyimpang dari cita-cita keadilan.
“Kita ingin Kaltim berkembang, tapi bukan dengan mengorbankan yang lemah. Kemajuan itu harus inklusif, menyeluruh, dan berjangka panjang,” pungkasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar