Teks foto: Anggota DPRD Kaltim Dapil Bontang, Kutim dan Berau, Syarifatul Syadiah (istimewa).
SAMARINDA - Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Wilayah dengan potensi wisata bahari kelas dunia ini dinilai belum mendapat keadilan dalam pembangunan, terutama dalam hal akses jalan dan konektivitas antarpulau.
Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa isu infrastruktur di Berau tidak boleh hanya dilihat dari perspektif pariwisata, melainkan sebagai bagian dari ketimpangan pembangunan antarwilayah di provinsi ini.
“Berau bukan hanya ikon wisata, tapi juga wajah perbatasan negara. Namun kenyataannya, banyak wilayah pesisir dan kepulauan di sana masih tertinggal dari sisi infrastruktur dasar,” kata Syarifatul, Rabu (2/7/2025).
Ia menyebut, keterbatasan akses menuju destinasi unggulan seperti Maratua, Biduk-Biduk, dan Tanjung Batu mencerminkan minimnya keterlibatan nyata pemerintah pusat maupun provinsi. Padahal, kawasan tersebut masuk dalam radar nasional sebagai destinasi strategis.
“Jalan ke Tanjung Batu itu bukan cuma soal kenyamanan wisatawan, tapi juga akses hidup warga sekitar. Ini seharusnya jadi prioritas nasional,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, kekuatan fiskal Berau memang cukup baik, namun tidak akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan infrastruktur di wilayahnya yang luas dan berpola kepulauan. Karena itu, sinergi lintas level pemerintahan menjadi keniscayaan.
“Provinsi harus hadir di wilayah-wilayah yang selama ini luput dari perhatian. Sementara pusat jangan cuma bicara branding pariwisata, tapi minim realisasi anggaran konektivitas,” kritiknya.
Ia menyatakan, DPRD Kaltim akan terus mendorong pengarusutamaan keadilan pembangunan, termasuk untuk wilayah-wilayah pinggiran seperti Berau. Syarifatul juga meminta agar pendekatan pembangunan tidak lagi berbasis populasi semata, tetapi mempertimbangkan tantangan geografis dan kontribusi strategis suatu daerah.
“Kita tidak bisa bicara Kalimantan Timur hebat kalau masih ada daerah yang tertinggal akses dasar. Pemerintah harus adil, bukan seremonial,” pungkasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar