Teks foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono (istimewa).
SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya peran Badan Anggaran (Banggar) tidak hanya sebatas membahas dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga aktif mencari strategi inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan Sapto dalam interupsi pada Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kaltim, yang berlangsung di Gedung D Lantai 6, Kompleks DPRD Kaltim, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, selama ini Banggar cenderung terjebak dalam pola kerja rutin dengan fokus utama pada penetapan APBD, namun kurang menggali potensi sumber pendapatan baru. Padahal, tantangan besar sudah menanti seiring proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2026.
“Kalau TKD turun drastis, pasti berdampak langsung pada APBD. Karena itu, Banggar bersama eksekutif harus merumuskan langkah konkret untuk mencari alternatif pendapatan baru. Tidak bisa hanya mengandalkan pusat,” tegas Sapto.
Ia mendorong adanya sinergi erat antara Banggar DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun strategi antisipasi risiko penurunan dana transfer. Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memperkuat sektor-sektor potensial seperti pertambangan, perkebunan, dan pariwisata untuk menopang PAD.
Tak hanya itu, Sapto juga menyoroti perlunya dukungan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Hal ini dinilainya penting agar alokasi anggaran untuk pembangunan Kaltim tidak terpangkas signifikan.
“Legislatif dan eksekutif harus kompak memperjuangkan kepentingan Kaltim di Senayan. Kalau tidak, kita akan semakin tertinggal,” katanya.
Di sisi lain, Sapto juga mengingatkan pimpinan DPRD agar tidak mengambil alih kewenangan Banggar. Menurutnya, seluruh pembahasan terkait penganggaran wajib melalui mekanisme resmi di forum Banggar agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
“Fungsi, tugas, dan tanggung jawab Banggar tidak boleh tereduksi. Semua keputusan anggaran harus dibahas melalui forum resmi agar komunikasi politik dan kebijakan fiskal berjalan selaras,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le).
Posting Komentar