Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA - Pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi sinyal peringatan bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dari total Rp919 triliun, pemerintah pusat melakukan efisiensi hingga Rp269 triliun, yang berpotensi menekan ruang fiskal daerah secara signifikan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai kondisi ini sebagai tantangan serius yang harus diantisipasi sejak dini. Menurutnya, tahun 2025 diproyeksikan menjadi masa krusial karena tekanan anggaran bisa semakin besar dibanding tahun ini.
“Kalau tahun ini kita sudah melakukan efisiensi sampai 50 persen, kemungkinan tahun depan bisa lebih tinggi lagi, bahkan mencapai 75 persen. Ada daerah yang diprediksi kesulitan membayar belanja modal, bahkan gaji ASN. Ini harus segera diantisipasi,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Hasanuddin menegaskan bahwa penurunan TKD tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan layanan dasar bagi masyarakat. Dengan menipisnya ruang fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang utama agar roda pemerintahan tetap berjalan.
“Sekarang kita benar-benar bergantung pada PAD. Kalau PAD tidak kuat, masyarakat akan langsung merasakan dampaknya, mulai dari keterlambatan pembangunan sampai potensi terhambatnya layanan publik,” tegasnya.
Tahun ini, Kaltim juga termasuk dalam skema Mandatory Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui program ini, tata kelola pemerintahan daerah dipantau secara ketat, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
“Penggunaan anggaran harus transparan dan sesuai dengan mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kita tidak bisa lagi mengelola anggaran dengan cara-cara lama. Akuntabilitas adalah kunci,” jelasnya.
Selain itu, Hasanuddin mengingatkan soal potensi dampak terhadap penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi ke kabupaten dan kota. Jika situasi terus berlanjut, banyak daerah akan menghadapi kesulitan menjaga stabilitas fiskal dan melanjutkan program pembangunan.
“Kita sedang menghadapi periode yang tidak mudah. Kalau efisiensi anggaran terus meningkat, imbasnya bukan hanya ke proyek pembangunan, tapi juga ke layanan dasar dan keberlangsungan pembayaran pegawai,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le)
Posting Komentar