Teks foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra (istimewa).
SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menaruh perhatian besar pada peningkatan pelayanan ibadah haji, terutama jelang peralihan kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) pada 2026 mendatang. Fokus utama dewan kali ini adalah pemerataan fasilitas dan perlindungan jamaah haji asal Kaltim.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa transisi kelembagaan ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Menurutnya, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu bekerja lebih serius memastikan kebutuhan jamaah terpenuhi.
“Peralihan kewenangan ini jangan sampai sekadar perubahan struktur, tapi harus membawa manfaat nyata bagi jamaah. Pelayanan harus lebih cepat, transparan, dan berkualitas,” tegas politisi Partai Golkar itu saat kegiatan di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, baru-baru ini.
Andi menyoroti kondisi fasilitas Embarkasi Haji Balikpapan yang masih tertinggal dibandingkan embarkasi di provinsi lain. Padahal, Kaltim menjadi salah satu pintu utama keberangkatan jamaah dari wilayah Indonesia timur.
“Kita harus dorong pemerintah pusat dan daerah bekerja sama memperbaiki sarana embarkasi. Jangan sampai jamaah Kaltim merasa dianaktirikan,” ujarnya.
Selain itu, Andi menekankan pentingnya perlindungan terhadap jamaah, terutama menyangkut masa tunggu haji yang mencapai 45 tahun di Kaltim. Menurutnya, keterbatasan kuota dan panjangnya antrean membuat pelayanan harus dikelola lebih efisien.
“Kondisi ini harus jadi perhatian serius. Jamaah yang sudah menunggu puluhan tahun layak mendapat kepastian layanan terbaik,” tambahnya.
Di sisi lain, data Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim menunjukkan adanya kenaikan besar pada anggaran program perjalanan religi. Pada 2025, dialokasikan Rp31 miliar untuk 896 orang, dan meningkat menjadi Rp47,6 miliar untuk 1.360 orang pada 2026.
Dengan lonjakan anggaran tersebut, DPRD Kaltim menekankan perlunya transparansi penggunaan dana agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh jamaah. Andi juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPH, dan DPRD untuk memastikan keberangkatan haji berjalan aman, lancar, dan adil.
“Kalau koordinasi jelas, fasilitas baik, dan dana dikelola transparan, jamaah Kaltim pasti akan lebih terlindungi dan terlayani dengan baik,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le)
Posting Komentar