Teks foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (istimewa).
SAMARINDA - Program pendidikan gratis atau populer disebut “gratispol” kembali menuai sorotan. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai, penamaan program tersebut lebih kuat bernuansa politik ketimbang mencerminkan kondisi riil pelaksanaannya di lapangan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa istilah gratispol seolah memberi kesan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Padahal, sejak awal DPRD memahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mungkin menutup semua kebutuhan pendidikan.
“Branding gratispol ini menimbulkan ekspektasi yang keliru. Masyarakat mengira semuanya serba gratis, padahal aturan jelas menyebutkan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Darlis, janji politik yang dikemas dalam program pendidikan sering kali menciptakan persepsi berlebihan. Di satu sisi, publik berharap penuh, sementara di sisi lain pemerintah dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan regulasi.
“Yang terjadi kemudian adalah kekecewaan. Padahal masalahnya bukan di niat, tetapi di keterbatasan. Karena itu kami minta pemerintah lebih jujur sejak awal dalam menyampaikan batasan program,” tegasnya.
Darlis menilai, alih-alih mempertahankan nama besar gratispol, lebih baik Pemprov merumuskan skema pembiayaan yang jelas dan berkeadilan. Salah satunya melalui pola subsidi silang, di mana anak dari keluarga tidak mampu digratiskan sepenuhnya, sementara keluarga mampu tetap ikut menanggung sebagian biaya.
“Kalau skema realistis ini dijelaskan dengan gamblang, masyarakat bisa menerima. Daripada bertahan dengan istilah gratispol tapi membuat salah tafsir,” ujarnya.
DPRD memastikan akan terus mengawal agar program pendidikan di Kaltim tidak sekadar menjadi jargon politik. Bagi Darlis, esensi kebijakan pendidikan seharusnya terletak pada perluasan akses yang adil bagi semua kalangan.
“Nama boleh apa saja, tapi jangan sampai membangun harapan palsu. Yang terpenting adalah anak-anak Kaltim, terutama dari keluarga kurang mampu, benar-benar mendapat jaminan pendidikan,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le).
Posting Komentar