SANGATTA, Prediksi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat arah pembangunan ekonomi berbasis digital. Melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, pemerintah memastikan langkah transformasi digital bukan sekadar slogan, melainkan strategi jangka panjang menuju kemandirian fiskal.
Rakor tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, bersama perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kalimantan Timur Agus Taufik, dan Kepala Bankaltimtara Cabang Sangatta Marliansyah. Turut hadir para camat, kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syahfur, menjelaskan digitalisasi telah memberi dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi keuangan daerah. Sejak 2021, Kutim telah mencapai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebesar 95,5 persen, dan berhasil meraih predikat Terbaik III P2DD Wilayah Kalimantan tahun 2023.
“Digitalisasi bukan sekadar sistem pembayaran, melainkan pintu masuk memperluas potensi PAD,” tegas Agus Taufik dari BI. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan digitalisasi juga menyentuh sektor layanan publik, perizinan, retribusi, hingga transportasi, agar manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat.
Sudirman Latif dalam sambutannya menegaskan, digitalisasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas fiskal. “Setiap rupiah yang masuk dan keluar dapat diawasi secara real-time. Ini kunci untuk mencegah kebocoran dan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Selain rapat koordinasi, kegiatan ini juga disertai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bapenda Kutim dan Bankaltimtara mengenai integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi melalui host-to-host payment API Web Services. Langkah ini diharapkan mempercepat transaksi keuangan sekaligus meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak.
Digitalisasi di Kutim juga akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru diresmikan. Menurut Sudirman, MPP menjadi simbol layanan publik modern yang transparan, efisien, dan ramah digital.
“Momentum TP2DD ini bukan sekadar seremoni, tapi tonggak penting menuju Kutim yang mandiri secara fiskal dan berdaya saing,” pungkasnya. (Adv Prokompin Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar