JAKARTA – Dalam upaya memantapkan birokrasi yang lincah dan
berorientasi data, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025. Forum strategis ini
bertujuan untuk mempercepat penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Rakornas yang digelar baru baru ini di Ballroom Hotel
Pullman Central Park, Jakarta Barat, tersebut menitikberatkan pada penciptaan
tata kelola kepegawaian yang andal, responsif, dan mampu mengikuti dinamika
nasional secara cepat.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan peran Rakornas
sebagai wadah konsolidasi untuk menjawab beragam tantangan strategis, mulai
dari ketahanan pangan, layanan sosial, hingga transformasi digital.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi
kolaborasi lintas sektor dan daerah,serta akselerasi reformasi manajemen ASN
dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ungkap Zudan.
Lebih lanjut, Zudan menyoroti pentingnya pemanfaatan data
talenta ASN sebagai fondasi kebijakan. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan
mobilitas talenta yang lebih fleksibel dan adaptif guna mendukung kesuksesan
program-program prioritas pemerintah.
Salah satu topik yang menuai perhatian adalah inovasi dalam
sistem pelantikan pejabat eselon II. "Dalam rencana yang
diusulkan,pelantikan pejabat tinggi pratama ini akan dilakukan langsung oleh
Presiden," tegas Zudan.
Wacana ini mendapat respons positif dari Wakil Bupati Kutai
Timur (Kutim), Mahyunadi. Ia menilai langkah tersebut sebagai terobosan
strategis yang membuka horizon karier pejabat daerah hingga ke tingkat
nasional.
“Eselon II ke depan bisa berkarya di seluruh Indonesia.Tidak
mustahil pejabat Kutim saat bisa bertugas di Jakarta atau di daerah lain. Bagi
negara ini sebuah kemajuan, terobosan besar,” kata Mahyunadi usai menghadiri
Rakor Kepegawaian BKN bersama Kepala BKPSDM Misliansyah.
Ia mengakui bahwa meski mekanisme baru ini berpotensi
mengurangi kewenangan kepala daerah dalam mempertahankan SDM andalannya, dampak
positifnya justru lebih besar bagi peningkatan profesionalisme ASN dan
perbaikan tata kelola birokrasi secara keseluruhan.
Selain isu kepegawaian, Rakornas juga menghadirkan paparan
mendalam dari sejumlah menteri terkait strategi pembangunan nasional, seperti
Menteri Pertanian dan Menteri Sosial.
“Penjabaran para menteri itu luar biasa dan menjadi motivasi
bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk mensinergikan strategi pembangunan
Kutim dengan pemerintah pusat,”ujarnya.
Mahyunadi melihat peluang besar bagi Kutim untuk
mengintegrasikan program-program nasional, khususnya di bidang pertanian dan
pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah
pembangunan daerah dengan agenda prioritas pemerintah pusat.
“Harapan saya,apa yang disampaikan para pemateri itu bisa
kita implementasikan. Kita bawa pulang ke daerah dan selaraskan strategi
pembangunannya dengan garis kebijakan pusat. Saya yakin peluangnya banyak
sekali,” tegasnya.
Rakornas Kepegawaian 2025 turut dihadiri oleh Menteri
Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Ketua Komisi
II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Pada kesempatan yang sama, BKN juga
menganugerahkan BKN Award 2024 kepada sejumlah instansi pemerintah yang dinilai
berdedikasi dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Penghargaan tersebut dibagi
ke dalam empat kategori, yaitu Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN,
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, dan Pengelolaan
Layanan Kepegawaian. (Adv Prokopim Kutim/ Sol/Le).
إرسال تعليق