Samarinda, Prediksi.co.id- Isu kemiskinan di Kota Samarinda menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, berbagai upaya baik itu program maupun kebijakan telah diluncurkan untuk membantu warga keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mencapai target pengentasan kemiskinan nasional.
Salah satu langkah yang diambil Pemkot Samarinda ialah dengan membentuk tim penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso.
Tim tersebut melibatkan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota (Disperindag) dan Dinas Sosial (Dinsos).
Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Samarinda. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan data yang akurat dan valid. Sehingga membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi kurang efektif.
Hal itu pun mendapat sorotan dari Sri Puji Astuti, selaku Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda
"aitannya dengan keberadaan di kota Samarinda, kalau kita lihat ada kekumuhan, kebanyakan asalnya bukan dari warga Samarinda. Jadi itu pendatang yang belum memiliki KTP Samarinda,” ungkap Puji baru-baru ini.
Selain itu, kata Puji, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di Dinsos juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
“Karena mereka kekurangan 27 pegawai untuk menangani semua permasalahan sosial yang ada di Kota Samarinda. Ada yang pensiun dan meninggal. Jadi jangan sampai jika semua dilimpahkan ke Dinsos, SDM nya tidak disiapkan,” tuturnya.
Ia pun mendorong Pemkot Samarinda untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani kemiskinan yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 66 tahun 2023 tentang kriteria rumah tangga miskin di daerah Kota Samarinda.
"Perlu ada MoU dengan paguyuban dan antar kota untuk memperkuat sinergi. Kemudian rasanya perlu juga dibangun tempat penampungan bagi anak jalanan (anjal) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar,” pungkasnya. (Adv/Em/Le)
Posting Komentar